Pemerataan Digipreneur dalam Rangka Kerangka Pembangunan Eonomi Menyammbut Zona Bebas Dagang Asean (Asean Free Trade Area / AFTA ) 2014
Abstract
Wilayah kelautan Indonesia sangat banyak dibandingkan dengan negara-negara lain di Indonesia .Wilayah kelautan tersebut
menjadi sebuah pembatas alami wilayah daratan Indonesia, sekaligus menjadi pemersatu bagi wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia. Kerangka wilayah kelautan tersebut di atas menuntut adanya sistem pembanguan ekonomi yang dinamis
dan kreatif; khususnya dalam menyambut Zona Bebas Dagang ASEAN. Pada era yang dimotori oleh kemajuan teknologi dan
ilmu pengetahuan, pembangunan ekonomi yang kreatif seharusnya dilakukan oleh masyarakat sebagai digipreneur. Namun
pada lapangan praktek, jumlah keberadaan digipreneur yang secara langsung membangun potensi-potensi dari wilayah
kelautan dan pulau-pulau di Indonesia masih sangat tertinggal dari bangsa-bangsa negara lain yang terdapat di kawasan
ASEAN. Indonesia perlu memiliki suatu pola pengaturan untuk memeratakan keberadaan digipreneur di Indonesia. Makalah
ini dimaksudkan untuk membahas kerangka pola pengaturan yang tepat untuk memeratakan jumlah digipreneur di Indonesia
untuk tujuan pembangunan ekonomi Indonesia di era Zona Bebas Dagang ASEAN
Kata Kunci : Wilayah Kelautan, Era Zona Bebas Dagang ASEAN, Pemerataaan, Digipreneur
menjadi sebuah pembatas alami wilayah daratan Indonesia, sekaligus menjadi pemersatu bagi wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia. Kerangka wilayah kelautan tersebut di atas menuntut adanya sistem pembanguan ekonomi yang dinamis
dan kreatif; khususnya dalam menyambut Zona Bebas Dagang ASEAN. Pada era yang dimotori oleh kemajuan teknologi dan
ilmu pengetahuan, pembangunan ekonomi yang kreatif seharusnya dilakukan oleh masyarakat sebagai digipreneur. Namun
pada lapangan praktek, jumlah keberadaan digipreneur yang secara langsung membangun potensi-potensi dari wilayah
kelautan dan pulau-pulau di Indonesia masih sangat tertinggal dari bangsa-bangsa negara lain yang terdapat di kawasan
ASEAN. Indonesia perlu memiliki suatu pola pengaturan untuk memeratakan keberadaan digipreneur di Indonesia. Makalah
ini dimaksudkan untuk membahas kerangka pola pengaturan yang tepat untuk memeratakan jumlah digipreneur di Indonesia
untuk tujuan pembangunan ekonomi Indonesia di era Zona Bebas Dagang ASEAN
Kata Kunci : Wilayah Kelautan, Era Zona Bebas Dagang ASEAN, Pemerataaan, Digipreneur
Full Text:
PDFArticle Metrics
Abstract view : 377 timesPDF - 401 times
Refbacks
- There are currently no refbacks.